Kebocoran Data-Fraud Masih Bayangi Layanan Keuangan Di Ri
Jakarta –
Industri keuangan dalam negeri mengalami perkembangan pesat secara digital dalam bertahun-tahun terakhir. Hal ini sanggup dilihat dari banyak hadirnya produk-produk digital keuangan, menyerupai pembayaran non tunai, mobile banking, sampai platform donasi online (pinjol).
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), 90% bank lazim kini ini sudah memiliki layanan digital. Selain itu, digital payment sudah meraih nilai Rp 60.000 triliun. Kemudian jumlah merchant yang menggunakan digitalisasi kini sudah 33 juta pelaku usaha.
Di balik kemajuan-kemajuan tersebut, BI menganggap masih ada aneka macam tantangan yang mesti dihadapi industri keuangan dalam transformasi secara digital. Deputi Gubernur BI Juda Agung membeberkan tantangan tersebut.
Pertama, tantangan keselamatan cyber. Menurutnya, dengan makin meningkatnya penggunaan layanan digital, risiko kebocoran data dan serangan cyber juga meningkat.
“Kita perlu tetapkan bahwa sistem-sistem yang kita bangkit memiliki keselamatan yang besar lengan berkuasa untuk melindungi transaksi pengguna dan juga melindungi data nasabah,” kata Juda dalam program Digital Bank Summit, Jakarta (23/7/2024).
| Baca juga: KB Bank Pelopori Model Penyaluran Kredit Berbasis AI di Indonesia |
Tantangan berikutnya, mengembangkan risiko fraud atau kecurangan. Juda menyebut dengan meningkatnya acara digital juga membuka kesempatan bagi kenaikan kasus-kasus penipuan atau fraud yang sanggup merugikan konsumen. Alhasil, juga berujung menghancurkan iman penduduk pelanggan kepada metode keuangan digital.
Kemudian, inklusi keuangan. Dia bilang walaupun banyak kemajuan-kemajuan yang kita sudah capai, masih ada sebagian penduduk yang belum terjangkau oleh layanan keuangan digital.
“Keempat, regulasi yang adaptif. Dunia digital bergerak sungguh cepat dan regulasi tentu mesti bisa mengikuti perkembangan ini tanpa menghalangi inovasi,” jelasnya.
Dia menekankan BI terus berkomitmen untuk mendukung perkembangan industri keuangan digital lewat aneka macam kebijakan yang proaktif dan ramah kepada penemuan dengan tetap diseimbangkan.
Pembayaran Digital Menggunakan QRIS Terus Digeber
Pembayaran digital menyerupai QR Indonesian Standard (QRIS) di sekarang ini terus digunakan oleh masyarakat. Termasuk jerih payah mikro kecil dan menengah (UMKM).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) mendorong pembayaran digital untuk UMKM binaan atau Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur).
Berdasarkan data pada Sistem Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) sampai 16 Juli 2024, tercatat 40.210 atau sekitar 10,52 persen dari seluruh pelaku UMKM binaan di Jakarta sudah memiliki dan menerapkan metode pembayaran QRIS.
Kepala Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan, metode pembayaran atau transaksi pembelian dengan QRIS bisa mengembangkan efisiensi dan ekspansi pemasaran, serta mengembangkan daya saing pelaku UMKM secara keseluruhan. Menurut Ratu, digitalisasi menjadi langkah kasatmata bagi pelaku UMKM untuk meningkat dan berkompetisi di periode digital di saat ini.
“Ini membuktikan bahwa pelaku UMKM Jakarta terus mengalami kenaikan dan pengembangan diri dalam mengadopsi teknologi dan mengembangkan mutu produk UMKM,” ungkap Ratu dalam siaran pers, dikutip Rabu (23/7/2024).
Dia menganggap langkah digitalisasi ini menampilkan faedah signifikan bagi ekonomi Jakarta secara keseluruhan serta membuka kesempatan gres jerih payah dan bikin lapangan kerja. Termasuk mengembangkan peran serta UMKM kepada pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya kekurangan wawasan dan keahlian dalam menggunakan atau mengakses teknologi digital oleh penduduk menjadi tantangan bagi Pemprov DKI Jakarta dalam menerapkan digitalisasi pada pelaku UMKM.
“Strategi lain yakni menerapkan metode pembayaran yang berbasis digital lewat QRIS Jakarta Entrepreneur, sampai pada fasilitasi penjualan berbasis digital menyerupai Jum’at Beli Lokal (JBL), e-Order dan platform digital lainnya,” ujar dia
Dia mengakui pangsa pasar transaksi digital utamanya pengunaan QRIS pada UMKM dan pedagang kecil di Jakarta sungguh besar. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta mencatat, volume transaksi QRIS di Jakarta pada kuartal I 2024 sebesar 333,68 juta atau berkembang 157% (yoy). Kondisi ini turut disokong saat-saat bulan pahala dan Idul Fitri.
Capain tersebut didorong oleh makin luasnya pelaku jerih payah menggunakan QRIS meraih 5,28 juta atau berkembang 16% (yoy). Akseptasi pengguna QRIS juga terus berlanjut. Tercatat, kuartal I 2024 pengguna QRIS meraih 5,77 juta atau berkembang 19% (yoy)
“Based data itu, kampanye transaksi digital on the track, Jakarta akan dan mesti menjadi role versi literasi digitalalisasi transaksi di Indonesia,” ujarnya.
Dia juga menyakini kesiapan digital SDM Jakarta akan terus bertambah utamanya faktor digital skills dan safety. Sejumlah faktor yang mendukung keyakinannya yakni adalah semua fasilitas, jaringan telekomunikasi, dan informasi serta stakeholder dan perusahaan penyedia jasa teknologi digital ada di Jakarta.
“Jadi saya percaya tidak berapa usang lagi seluruh transaksi UMKM dan yang yang lain Jakarta akan digital,” ujarnya.
Contoh penemuan dilaksanakan perusahaannya dalam produk Posku Lite untuk pembayaran lewat QRIS pada komunitas UMKM yakni menampilkan insentif pendampingan literasi keuangan, pelatihan dan workshop digital marketing, dan insentif yang lain selama menjadi mitra. TDC sendiri memiliki tiga produk yakni M2PAY, MEbook dan Posku Lite.
Ketiganya masing-masing menawarkan metode pembayaran dan pemantauan transaksi, system informasi teritegrasi, dan kepraktisan pencatatan toko dan bistro.
“Kami bekerjasama dengan komunitas Tamado Grop di Sumatera untuk meraih UMKM dengan kampanye UMKM Go Digital di Pematang Siantar dan Kabupaten Samosir. Dalam waktu bersahabat akan di Sabang (Aceh), Bali dan Bangka, dan kawasan lain di Indonesia,” ujarnya.
Simak juga Video ‘Kominfo Tegur Biznet Terkait Kebocoran Data’: