Perjalanan Utang Pemerintah Sejak Permulaan Joko Widodo Menjabat Sampai Jelang Lengser
Jakarta –
Jumlah utang pemerintah turun jelang Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) lengser. Per Agustus 2024 totalnya meraih Rp 8.461,93 triliun atau 38,49% kepada produk domestik bruto (PDB), turun Rp 40,76 triliun dibandingkan bulan sebelumnya senilai Rp 8.502,69 triliun atau 38,68% PDB.
“Rasio utang per selesai Agustus 2024 yg meraih 38,49% kepada PDB, tetap konsisten tersadar di bawah batas kondusif 60% PDB sesuai UU Nomor 17/2003 wacana Keuangan Negara,” tulis Kemenkeu dalam Buku APBN KiTA, dikutip Jumat (27/9/2024).
Meski jumlahnya turun, keadaan itu masih lebih tinggi dibandingkan periode yang serupa tahun lalu. Jumlahnya naik Rp 591,58 triliun dibandingkan total utang pemerintah Agustus 2023 yang meraih Rp 7.870,35 triliun atau 37,84% kepada PDB.
Jokowi pertama kali dilantik menjadi orang nomor 1 di Indonesia pada 20 Oktober 2014 bareng pasangannya Jusuf Kalla (JK). Saat itu utang pemerintah masih Rp 2.601,16 triliun, hingga tutup tahun 2014 naik tipis menjadi Rp 2.608,78 triliun.
| Baca juga: Bocoran Planning Pemerintah Cari Utang di Akhir 2024 |
Selama empat tahun memimpin periode pertama, utang pemerintah di masa Jokowi konsisten naik hingga 2019 tercatat meraih Rp 4.778 triliun. Jumlahnya pun kian bertambah di periode kedua Jokowi bareng Ma’ruf Amin yang dilantik 20 Oktober 2019.
Utang pemerintah mulai meraih level Rp 8.000 triliun sejak November 2023. Kenaikan utang tertinggi terjadi ketika pandemi COVID-19, di mana saat itu jumlahnya bertambah dari Rp 4.778 triliun di 2019, menjadi Rp 6.074,56 triliun di 2020 dan terus meningkat.
Meski jumlah utangnya naik, rasio utang pemerintah kepada PDB sukses ditekan dari 38,68% di 2020 dan 41% di 2021, menjadi 38,65% di 2022 dan modern 38,49 di Agustus 2024. Adapun batas kondusif yang sudah ditetapkan yakni 60% PDB sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 wacana Keuangan Negara.
Kondisi Utang Pemerintah Terkini
Dari total utang per Agustus 2024 yang sebesar Rp 8.461,93 triliun, dominan berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 7.452,56 triliun atau 88,07%. Sisanya 11,93% dari santunan Rp 1.009,37 triliun.
Untuk utang yang berasal dari penerbitan SBN berisikan SBN Domestik senilai Rp 6.063,41 triliun dan SBN Valas sebesar Rp 1.389,14 triliun. Sedangkan santunan berasal dari santunan dalam negeri Rp 39,63 triliun dan santunan mancanegara Rp 969,74 triliun.
Dalam dokumen APBN KiTA edisi September 2024 itu disebutkan per selesai Agustus 2024, kepemilikan SBN domestik didominasi oleh penanam modal dalam negeri dengan takaran kepemilikan 85,5%. Ad interim, abnormal cuma memiliki SBN domestik sekitar 14,5% tergolong kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing.
“Forum keuangan domestik memegang kepemilikan SBN 41,3%, terdiri atas perbankan 19,2%, perusahaan asuransi dan dana pensiun 18,9%, serta reksadana 3,2%,” dikutip dari dokumen APBN itu.